Komisi IX Minta RSUP Hasan Sadikin Tingkatkan Kapasitas Tempat Tidur Pasien Covid-19

05-02-2021 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke RSUP Hasan Sadikin Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kamis (4/2/2021). Foto : Puntho/Man

 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar meminta kepada seluruh rumah sakit, khususnya kepada Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Hasan Sadikin Bandung untuk melakukan peningkatan kapasitas Tempat Tidur (TT) bagi pasien Covid-19 melalui konversi persediaan TT. Mengingat, jumlah kasus positif Covid-19 yang masih saja terus melonjak setiap hari. 

 

Ansory menegaskan, pentingnya konversi TT tersebut mengantisipasi kemungkinan beberapa pasien Covid-19 bergejala yang tidak tertampung di rumah sakit. Demikian ditekankan Ansory saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke RSUP Hasan Sadikin Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kamis (4/2/2021).

 

“Jabar termasuk dalam zona 2 yaitu provinsi dengan Bed Occupancy Rate (BOR) TT Covid-19 sebesar 60-80 persen. Artinya, dari perkiraan populasi sebesar 49.317.000 maka dibutuhkan BOR TT layanan Covid-19 sebesar 78,8 persen. Untuk RSUP Hasan Sadikin, dari total 772 buah TT, terdapat 155 buah diantaranya digunakan untuk layanan Covid-19. Maka, total minimal TT yang harus dikonversi 232 buah,” ujar Ansory. 

 

Namun demikian, politisi Fraksi PKS tersebut mengingatkan penambahan kapasitas TT juga harus disesuaikan dengan kemampuan finansial maupun struktur RS. Bila RS tidak mampu mengonversi TT sesuai angka Kementerian Kesehatan, maka Ansory mengusulkan dapat dilakukan penambahan TT secara minimal sebagai bentuk partisipasi aktif publik.

 

Lebih lanjut, Ansory juga mengingatkan RSUP Hasan Sadikin pada khususnya dan seluruh RS pada umumnya di seluruh Indonesia juga tetap wajib memperhatikan para pasien non Covid-19 dalam melakukan pelayanan kesehatan. Terutama, sambung Ansory, bagi segenap pasien yang memiliki penyakit komorbid misalnya hipertensi, jantung, diabetes mellitus, dan penyakit katastropik lainnya. 

 

"Atas dasar itulah, Komisi IX melakukan peninjauan secara langsung untuk melihat kesiapan konversi TT, pemenuhan logistik dan tenaga kesehatan bagi layanan Covid-19 di Jabar sebagai daerah zona 2 dan di RSUP Hasan Sadikin sebagai salah satu RS vertikal. Hal ini merupakan pelaksanaan dari fungsi pengawasan DPR RI yang akan menghasilkan rekomendasi kepada mitra kerja demi menjaga kualitas generasi bangsa," pungkasnya. 

 

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan pada pertengahan Januari lalu, Menkes Budi Gunadi Sadikin akan melakukan penambahan kapasitas TT Covid-19 di RS vertikal sebanyak 30-40 persen dari kapasitas. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran (SE) Menkes nomor HK 02.01/Menkes/11/2021 tentang Peningkatan Kapasitas Perawatan Pasien Covid-19 pada RS Penyelenggara Pelayanan Covid-19. 

 

Serta, SE Menkes nomor HK 02.01/Menkes/12/2021 dan SE nomor HK 02.01/Menkes/12/2021. Melalui SE ini, Kemenkes meminta semua RS untuk melakukan peningkatan kapasitas TT melalui konversi persediaan TT.  Dimana, Kemenkes akan menambah sebanyak 90 TT. Sehingga, akan ada sebanyak 245 TT (32 persen dari total TT) yang digunakan untuk layanan Covid-19. 

 

Hadir dalam kunjungan tersebut yaitu Anggota Komisi IX DPR RI Tuti Nusandari Roosdiono dan I Ketut Kariyasa dari Fraksi PDI-Perjuangan), Saniatul Lativa (F-Golkar), Suir Syam dan Ruskati Ali Baal dari F-Gerindra, Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Hasnah Syam dari F-Nasdem, Nur Yasin dan Ali Ahmad dari F-PKB, Linda Megawati (F-Demokrat), Adang Sudrajat dan Netty Prasetiyani dari F-PKS, Ashabul Kahfi dan Mesakh Mirin dari F-PAN. 

 

Tim Kunspek Komisi IX DPR RI disambut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jabar dan jajaran, Direktur RSUP Hasan Sadikin dan jajaran Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional V, Pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan jajaran Provinsi Jabar dan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Jabar beserta seluruh jajaran. (pun/sf)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...